Anak vs Hukum: Perjalanan Kasus Anak dalam Peradilan Pidana Anak

Anak sebagai miniatur orang dewasa adalah generasi penerus, dan aset bagi bangsa yang harus kita jaga masa depan dan kelangsungan hidupnya. Dewasa ini banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Hal ini disebabkan berbagai faktor baik internal seperti rendahnya kualitas Iman, kurangnya motivasi diri untuk berbuat baik, maupun faktor eksternal seperti kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, lingkungan pergaulan yang mana anak bergaul dalam lingkungan yang kurang baik.

Namun demikian Anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapat perlindungan hukum dan pendampingan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum. Hal ini dikarenakan anak dianggap belum bisa mempertanggungjawabkan sendiri permasalahan secara hukum.

Sejak tahun 2012 telah terbit undang undang baru yang mengatur tentang cara-cara penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yaitu Undang Undang RI nomer 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang merupakan perubahan dari Undang Undang RI Nomer 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang undang tersebut diganti karena dianggap belum bisa mengakomodir semua kepentingan terbaik bagi anak.

[rml_read_more]

Dalam undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak berhadapan dengan hukum ada tiga yaitu Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum genap 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Anak korban yaitu anak yang belum berusian 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak saksi yaitu anak yang belum berusian 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri.

Dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur melibatkan beberapa unsur Aparat Penegak Hukum yaitu Penyidik yang melakukan penyidikan, Jaksa yang melakukan penuntutan, Hakim yang memberikan putusan dan  Pembimbing Kemasyarakatan. Saat ini banyak masyarakat yang masih awan dengan istilah Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan  adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana anak.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani Anak Yang Berhadapan dengan Hukum bertugas mulai dari pra adjudikasi, adjudikasi, post adjudikasi. Didamping APH tersebut ada juga petugas yang terlibat dalam penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yaitu Pekerja Sosial.

Didalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan ada perbedaan peran Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial dalam melakukan pendampingan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang mana untuk Anak pelaku didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan sedang Anak Saksi dan Anak Korban didampingi oleh Pekerja Sosial.

Dalam penyelesaiannya tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang Undang Sistem Peradian Pidana Anak ada perbedaan yang sangat penting yang tidak ada dalam Undang Undang sebelumnya . Di dalam Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ada penyelesaiann perkara anak melalui diversi, yaitu pengalihan penyelesian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi ini dilaksanakan dalam bentuk musyawarah, dan menggunakan pendekatan Restorative Justice yaitu penyelesaian perkara anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak-pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan kepada pemulihan ke keadaan semula  bukan pembalasan

Diversi dilakukan manakala tindak pidana yang dilakukan oleh Anak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2)  Undang Undang Sistem peradilan Pidana Anak yaitu ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.