Anak adalah generasi penerus bangsa, kehadiran mereka merupakan anugerah bagi setiap orang. Tentu, orang tua hingga negara mengharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara. Namun, pernahkah kita membayangkan, seorang anak yang polos dan suci bahkan belum memahami isi dunia terlibat kasus hukum? Kasus tindak pidana yang melibatkan seorang anak, baik posisinya sebagai korban maupun sebagai pelaku seringkali terjadi di tanah air.  Salah satu pemicu kejahatan itu dikarenakan kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orang tua serta keluarga yang seharusnya menjadi wadah tumbuh kembang anak.

Salah satu kasus memprihatinkan terjadi di Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Seorang anak berinisial ZW pada hari Sabtu, 15 Agustus 2020 dalam keadaan mabuk sehabis minum-minuman keras, membacok seorang korban sehabis berkeliling kota di pedesaan Pati di hari Minggu, 16 Agustus 2020 sekitar pukul 02.00 WIB. Kini, kondisi korban ialah meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku. Atas hal tersebut, kasus ini dibawa hingga ke Pengadilan Negeri Pati dan berakhir melalui Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Pti.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada umumnya anak yang dalam rentang umur 12 tahun sampai 18 tahun sebagaimana definisi undang-undang tersebut sejatinya sudah mampu berfikir rasional dan logis, sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seiring dengan masa akil balik mereka sehingga apabila berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setiap anak mempunyai hak-hak dasar yang perlu dipenuhi, dijaga dan dilindungi oleh semua orang. Apabila anak tersangkut masalah sebisa mungkin untuk dijauhkan dari ranah hukum, menjaga dan melindungi serta memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali.

Kata ”pemidanaan” dapat diartikan sebagai suatu proses dari pidana itu sendiri di mana orientasinya pemberian efek jera sehingga untuk memaksimalkan dan mengimplementasikan hal tersebut diperlukan suatu cara yaitu dengan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Teori-Teori Pemidanaan terdiri dari Teori Absolut, Relatif dan Gabungan. Teori Absolut atau Teori Pembalasan yaitu pidana merupakan suatu pembalasan; Teori Relatif atau Teori Tujuan yaitu pidana merupakan suatu alat yang digunakan untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat; Teori Gabungan adalah teori perpaduan antara teori pembalasan dan teori tujuan. Teori ini terbagi menjadi 2 golongan (titik berat pada teori pembalasan dan titik berat pada usaha mempertahankan ketertiban pada masyarakat).

Pemberian pertanggungjawaban pidana kepada anak haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa mendatang atau di masa depan. Tidak menutup kemungkinan seorang anak memiliki niat untuk melakukan sesuatu, terlebih di era seperti saat ini seorang anak bisa saja melakukan apa yang dilakukan orang dewasa dalam konteks positif maupun negatif. Anak saat ini pikirannya tidak sesuai dengan umurnya sehingga dapat dikatakan sebenarnya anak telah mampu untuk membedakan benar ataupun salah.

Niat bisa jadi telah ada pada saat sebelum seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Maka, konteks tujuan hukum harus benar-benar dipenuhi yakni, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Poin ketiga yakni kemanfaatan harus terpenuhi dalam konteks pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Hal itu dikarenakan masa depan kehidupan anak masih panjang, pemulihan, pendampingan, dan pengawasan untuk anak menjadi suatu tanggung jawab bersama.

Pembahasan

Penegakan hukum merupakan upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata sebagai panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting demi mewujudkan tatanan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera tanpa adanya kejahatan dan pelanggaran.

Untuk itu, bilamana terdapat kejahatan dan pelanggaran yang terjadi, seorang pelaku harus diganjar hukuman secara tepat sasaran. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tujuan hukum ialah demi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Selain hukum pidana berfungsi untuk menghukum pelaku kejahatan demi memberi efek jera dan dengan harapan seseorang tersebut dapat menjadi insan yang lebih baik, tentunya hukum harus memberikan kemanfaatan bagi semua pihak.

Berkaitan dengan kasus pidana yang melibatkan anak, pemberian pertanggungjawaban pidana kepada maka haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Ketika berupaya menyelesaikan kasus anak, kita harus mengorientasikan pikiran kita untuk saat ini dan masa yang akan datang. Seorang anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dipertimbangkan masa hidupnya yang masih panjang. Terlebih, atas kasus apapun yang menyangkut anak sebagai pelaku kejahatan, perlu ditelusuri alasan atau latar belakang mengapa seorang anak dapat berbuat seperti itu. Pola kehidupan dan pengasuhan anak menjadi pertanyaan. Pada dasarnya, seorang anak belum mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, seorang anak perlu untuk dibimbing dan diawasi.

Perbuatan penganiayaan yang dilakukan pelaku ZW didasarkan pada kondisi anak yang saat itu sedang mabuk ditambah kondisi ‘dipanas-panasi’ antar ‘geng’ yang bertemu di jalanan saat tengah malam. Melalui Surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut ZW Dakwaan Kesatu Primair yakti Pasal 338 KUHP. ZW dituduhkan dengan sengaja membunuh korban yang ia temukan di jalanan saat mengedarai sepeda motor bersama rombongan teman-teman lainnya. Akan tetapi, akhirnya Hakim memutuskan bahwa dakwaan tersebut tidak dikabulkan. Justru, dakwaan subsidair mengenai penganiayaan lah yang diberikan kepada ZW. Ia dijatuhi ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, dimana ZW melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada korban. Tak hanya itu, ZW juga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas Dakwaan Kedua yakni penganiayaan mengakibatkan luka berat.

Penganiayaan sebagai perbuatan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, terdapat beberapa doktrin hukum pidana bahwa penganiayaan memiliki unsur sebagai berikut, adanya kesengajaan, adanya perbuatan, serta adanya akibat perbuatan (yang dituju) seperti rasa sakit dan/atau luka pada tubuh. Ketentuan mengenai penganiayaan diatur pada KUHP  Bab XX Pasal 351 hingga Pasal 355. Tentu, unsur-unsur pada penganiayaan harus terpenuhi sebelum si anak didakwa melakukan penganiayaan. Unsur pertama penganiayaan yakni adanya kesengajaan, dimana berupa unsur subjektif (kesalahan), lalu unsur kedua yaitu adanya perbuatan dan ketiga adanya akibat perbuatan. Unsur kedua dan ketiga merupakan unsur objektif. Maka, dapat dinyatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa sakit atau luka, bahkan hingga menyebabkan kematian.

Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (lex generalis) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (lex spesialis) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu ½ dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup dan pidana mati. Selain itu, juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan berumur 18 tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 tahun sampai dengan berumur 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan.

UU tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3). Pemidanaan anak dikenal asas ultimum remedium di samping asas kepentingan terbaik bagi anak yang memiliki landasan hukum dalam instrumen-instrumen internasional seperti Beijing Rules, Riyadh Guidelines, dan Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya.

Ketentuan hukum internasional seperti Beijing Rules (United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice) menjelaskan serta mempertegas sistem peradilan anak yang baik harus mengutamakan kesejahteraan anak dan selalu memastikan bahwa reaksi apapun itu terhadap pelaku atau pelanggar hukum yang dikategorikan sebagai anak akan sepadan dengan keadaan-keadaan baik pelanggar hukumnya atau pelanggaran hukumnya dan anak hanya dapat dihilangkan kemerdekaannya harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Instrumen Internasional maupun nasional tersebut.

Penutup

Penegakan  hukum mengenai pemidanaan dan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian diatur berkaitan dengan pembunuhan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tidak diatur secara eksplisit, namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur mulai dari Pasal 69 s/d Pasal 83 yang pada intinya mengutamakan upaya diversi dan pidana penjara ½ dari maksimum pidana orang dewasa yang dikenakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) tergantung dari unsur-unsur tindak pidana yang menyertai dengan juga melihat apakah akibat dari perbuatan tersebut terdapat korban yang meninggal dunia ataukah masih hidup (sehat walafiat).

Penerapan sanksi pidana dan sanksi tindakan (prinsip Double Track System) harus mulai dilirik untuk pemidanaan anak, karena dirasa lebih efektif demi mewujudkan asas kepentingan terbaik untuk anak dan kesejahteraan anak, mewujudkan prinsip proporsionalitas, dan Hakim dengan keyakinannya tetap berada dalam koridor Peraturan Perundang-undangan sebagai upaya mewujudukan tujuan hukum ketiga yakni, kemanfaatan.

Aparatur Penegak Hukum juga harus memaksimalkan implementasi konsep keadilan restoratif dan upaya diversi pada penyelesaian perkara anak dan mengupayakan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir. Tak hanya itu, upaya preventif juga harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Demi mengurangi bahkan jangan sampai ada lagi kasus tindak pidana dengan pelaku seorang anak. Keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama untuk memberikan kasih sayang, informasi dan edukasi kepada seorang anak demi melahirkan generasi emas kebanggaan bangsa Indonesia.

Share.

Lebih akrab dengan sapaan Shofi Hoo. Lahir di kota terpencil tak membuat hatinya kecil. Lahir di daerah tertinggal tak membuat semangatnya pudar. Bangga menjadi minoritas yang terbuang, terpinggirkan, tersisihkan.

Leave A Reply