Launching will be held in Surabaya, 01 September 2019Agustus 23, 2019

Amnesti Baiq Nuril: Bagaimana Bisa Presiden Membebaskan Narapidana?

Beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti terhadap terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU ITE), Baiq Nuril Maknun. Sebelumnya, di pengadilan tingkat pertama pada tahun 2016, Baiq Nuril divonis bebas. Namun di tingkat kasasi, Baiq Nuril divonis dengan hukuman 6 bulan dan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan.

Baiq Nuril merupakan seorang korban pelecehan seksual yang dilakukan mantan atasannya saat ia menjadi tenaga honorer di SMAN 7 Mataram. Namun, saat merekam pembicaraan asusila atasannya pada 2012 silam, ia justru dikriminalisasi dengan tuduhan menyebarkan konten bermuatan asusila. Dengan dikeluarkannya amnesti Presiden ini, maka Nuril yang sebelumnya divonis Mahkamah Agung (MA) melanggar UU ITE pada tingkat kasasi, bebas dari jerat hukum.

Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa Presiden membebaskan narapidana, bahkan yang telah divonis bersalah pada pengadilan tingkat tertinggi (MA)? Apakah ini hak ini termasuk cabang kekuasaan Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif? Atau Presiden memiliki kekuasaan intervensi pada kekuasaan kehakiman?

 

Amnesti, Abolisi, Grasi dan Rehabilitasi: Empat Hak Sakti Presiden.

Ternyata, Presiden memang memiliki hak sakti yang begitu istimewa. Selain Amnesti, ada 3 hak sakti lainnya yang dimiliki Presiden, yakni Abolisi, Grasi dan Rehabilitasi. Presiden memang benar-benar bisa mengintervensi kekuasaan kehakiman dong? Tidak juga. Sebab, keempat tersebut bertujuan untuk memenuhi nilai kemanusiaan, serta bagaimana negara mengedepankan kemanusiaan sebagai kepentingan publik. Jadi, hak istimewa ini bukan tentang posisi benar atau salah, namun mempertimbangkan kepentingan umum dalam urusan kemanusiaan yang menjadi kepentingan negara.

Meski keempat hak ini dijamin oleh konstitusi di dalam Pasal 14 UUD NRI 1945, namun Presiden juga tidak boleh asal-asalan dalam menggunakannya. Hak istimewa ini harus selektif dalam penggunaannya, bahkan harus melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung.

 

Jadi, apa Perbedaan Amnesti, Abolisi, Grasi dan Rehabilitasi?

Amnesti dan Abolisi diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Amnesti adalah penghapusan semua akibat hukum pidana pada terpidana. Sementara itu Abolisi adalah meniadakan penuntutan dalam proses peradilan pidana serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.

Kedua hak ini hanya diberikan Presiden setelah meminta dan mendapatkan nasihat tertulis dari Mahkamah Agung. Atas kepentingan Negara, Presiden dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana.

Seperti halnya kasus Baiq Nuril di atas, dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang diberikan amnesti dihapuskan. Sedangkan untuk pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan.

Hak sakti Presiden berikutnya adalah Grasi. Secara rinci pengaturan tentang Grasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015. Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana.

Sanksi pidana yang dapat diberikan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun. Lalu, apakah Grasi diberikan dengan cuma-cuma? Tentu tidak, sebelum mendapatkan Grasi, terpidana harus mengakui kesalahannya. Setelah itu, terpidana mengajukan permintaan Grasi kepada Presiden.

Bagaimana dengan Rehabilitasi?

Dasar hukum pemberian Rehabilitasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang setelah terbukti tidak bersalah atau terjadi salah penerapan hukum dalam rangkaian proses peradilan pidana.

Rehabilitasi otomatis diberikan dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap jika terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Rehabilitasi juga bisa diajukan melalui praperadilan terhadap kesalahan prosedur.

 

Mengapa Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi Harus dengan Pertimbangan MA atau DPR?

Dahulu, sebelum amandemen UUD NRI 1945, Amnesti, Abolisi, Grasi dan Rehabilitasi menjadi hak absolut Presiden. Namun, setelah UUD NRI 1945 diamandemen, pemberian grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara itu pemberian amnesti dan abolisi harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan adanya ketentuan pertimbangan ini, maka pemberian Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi bukan lagi menjadi hak absolut Presiden, melainkan harus memperhatikan pertimbangan dari MA atau DPR.

Jadi, kawan hukum sudah paham kan bagaimana Presiden bisa membebaskan narapidana?

“You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a view drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.”

Mahatma Gandhi (1869 – 1948)

Share