Hari ini:Oktober 20, 2019

Alasan Mengapa RUU Masyarakat Hukum Adat Penting Untuk Disahkan Pemerintah

Indonesia memiliki beberapa sistem yang dipakai dalam menegakan hukum di Indonesia yaitu sistem hukum sipil (civil law), sistem anglo saxon, sistem hukum agama Islam, dan sistem hukum adat. Pemakaian hukum ini juga didasari oleh faktor-faktor tententu seperti masuknya islam ke Indonesia, 142 tahun Belanda menjajah Indonesia dan keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri. Walapun Indonesia kaya akan aturan aturan yang tertuang dalam hukum yang dimiliki, namun tetap saja hukum asli yang dimiliki Indonesia adalah Hukum adat.

Hukum adat atau hukum asli yang berlaku di Indonesi terjadi  karena setiap wilayah di Indonesia mempunyai hukum adatnya masing-masing maka hukum di Indonesia saat itu beranekaragam. Keanekaragaman hukum tersebut disebabkan karena adat dan kebiasaan yang tertanam di daerah mereka yang berbeda beda serta adanya pengaruh faktor wilayah dan kepercayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu hukum adat di Indonesia beraneka ragam. Karena keragaman inilah bangsa Belanda pun melakukan unifikasi hukum di Indonesia dengan hukum belanda agar terjadi keseragaman hukum.

Namun dalam penerapannya terdapat beberapa hukum di Indonesia yang bertentangan dengan hukum adat oleh karena itu perlu adanya pengesahan RUU Masyarakat Hukum adat secepatnya. Karena seperti yang diketahui RUU hukum adat hanya ada di Prolegnas selama 4 tahun yaitu pada 2013, 2014, 2016, 2019 yang tanpa kunjung adanya pengesahan terhadap Undang-undang tersebut. Hal itu menjadi alasan mengapa RUU masyarakat Hukum adat penting untuk disahkan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat adat.

Lebih spesifik nya lagi gerdapat tida pokok alasan mengapa RUU masyarakat hukum adat penting di sah kan.

Pertama seperti yang diketahui terdapat beberapa ketentuan ketentuan hukum yang dituangkan dalam Undang-Undang di Indonesia yang bertentangan dengan hukum adat, yaitu: hukum agraria, dan hukum tanah yang dapat merugikan banyak masyarakat. Berdasarkan data Vote for Forest, pada 2018 terjadi 326 konflik sumber daya alam yang melibatkan sekitar 176 ribu jiwa masyarakat adat dan 2 juta hektar konflik agraria, Permasalahan ini terkait dengan adanya kerusakan hutan yang dibuat oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya banyak masyarakat adat yang mayoritas tidak memiliki surat yang sah dan legal terlantar karena ketidakadaan lahan untuk mereka hidup.

Kedua, Banyaknya masyarakat adat yang belum memiliki E-KTP. Berdasarkan data Kementrian Dalam Negeri dari 192,39 juta orang yang wajib memiliki kartu tanda penduduk elektronik, masih ada 12,7 juta orang yang belum merekam data untuk memperoleh KTP elektronik. Dan dari 12,7 juta tersebut, Berdasarkan catatan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) ada 1 juta Masyarakat Adat yang sampai hari ini belum memiliki E-KTP akibat adanya nilai adat yang tak diakui, yaitu seperti khalayak atau  masyarakat adat yang mayoritas keberadaaanya dalam kawasan konservasi (peleestarian atau perlindungan) dan wilayah geografis sehingga jauh dari jangkauan pemerintah.

Ketiga, Pada pemilu 2019 banyak masyarakat adat yang tidak ikut dalam pesta demokrasi tersebut karena tidak memiliki E-KTP. Permasalahannya adalah pada Pasal 384 UU No 7/2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah yang memiliki KTP elektronik. Dalam kenyataan seperti ini, keadilan dalam bernegara dalam suatu negara belum terwujud sepenuhnya.

Seperti yang terdapat dalam sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”  dalam sila ini berarti keberadaan masyarakat hukum adat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mesti dipertahankan, terlebih keberadaannya dijamin konstitusi. Karenanya, eksistensi masyarakat hukum adat mesti diperkuat dan dilestarikan.

RUU pengesahan tentang masyarakat hukum adat itu perlu adanya dan secepat nya dipastikan agar dapat dengan mudah mengimbangi nilai nilai masyarakat adata dalam hukum adat di Indonesia yang kaya dengan keseragaman hukum. Selain itu hal ini bertujuan untuk memberikan perhatian kepada masyarakat adat Indonesia serta kejelasan hak masyarakat adat sebagai warga negara yang patut dilindungi.

Karena RUU Masyarakat Adat akan memberikan jaminan atas 299. 617 Masyarakat Adat penganut agama kepercayaan (Sensus Penduduk,2010) untuk mendapatkan fasilitas yang setara sebagai warga negara, dan nilai nilai yang ada dalam masyarakat adat diakui baik seperti salah satnya yaitu hak dalam mendapatkan E-KTP maupun hak dalam memilih serta keberadaan hutan mereka.

Share

Permata Vania Ardhitya, biasa dipanggil Tata. Lahir di Bekasi, 07 oktober 2000. Saat ini kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember #2018