Adakah Titik Terang dalam Komplektitas Hubungan Islam, HAM, dan Barat?



Disadari atau tidak, diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dewasa ini menyeruak di berbagai belahan dunia sebagai respon terhadap perkembangan zaman yang dinamis. Dalam dialektika yang hangat, terdapat perdebatan paradigmatik-filosofis dalam khazanah kajian HAM mengenai universalisme dan relativisme budaya sebagai kompas penentu arah kebijakan perwujudan HAM oleh negara terhadap rakyatnya. Perdebatan ini tak lepas dari ambiguitas sikap dan posisi agama terhadap HAM.

Di satu sisi, agama secara normatif memberikan pondasi yang kuat atas berbagai konsep HAM modern, seperti hak manusia yang tak tersangkal (inalienable) yang ditopang oleh ajaran agama tentang kesucian (sacredness) atau martabat (dignity) manusia (Stackhouse, 1998). Sedangkan gagasan kesetaraan bersumber pada ajaran bahwa seluruh manusia adalah setara dan berasal dari sumber yang sama (Perry, 1998). Namun di sisi lain, secara historis-empiris terdapat banyak bukti yang menunjukan bahwa adanya legitimasi agama melalui penafsiran umatnya terhadap berbagai perlanggaran HAM seperti perbudakan, kekerasan, diskriminasi, dan berbagai bentuk penindasan lainnya (Henkin, 1998).

Tanpa mengabaikan gemuruh perbincangan HAM dengan agama-agama lain, dapat dikatakan bahwa hubungan Islam dan HAM mendapat perhatian yang lebih besar dan menimbulkan kontroversi dari berbagai dimensi, baik dunia internasional maupun internal umat Islam itu sendiri. Riuhnya berbagai perbincangan mengenai HAM dan Islam yang sering menuai kontroversi disebabkan oleh beberapa alasan spesifik sebagai berikut ini:

Pertama, HAM yang lahir dan mendapat makna konkretnya pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa didasarkan pada asumsi pokok yang di belakangnya berdiri paham sekularisme (Abdi, 2002). Bukti konkrit atas asumsi sekularistik ini berasal dari tidak adanya landasan filosofis atau agama yang menjadi rujukan dalam deklarasi tersebut (Ashild Samnoy, 1999). Wacana HAM dalam deklarasi tersebut memandang manusia dari kaca mata sekulerisme, bahwa hukum seolah berdiri secara independen, lepas dari dogma-dogma agama manapun.

Kedua, kontroversi antara Islam dan HAM juga timbul dari perbedaan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam HAM dengan Syari’ah, atau lebih tepatnya tafsiran tradisional terhadap Syari’ah. Menurut Heiner Bielefeldt, kontroversi dan pertentangan yang terjadi antara Islam dan HAM tak mengherankan, karena secara historis gagasan HAM yang mengandung prinsip emansipatoris baru lahir di zaman modern. Sementara di sisi lain, Syari’ah lahir jauh lebih dulu tepatnya pada masa kejayaan sejarah Islam (Heiner Bielefeldt, 1995). Ketegangan antara kedua aturan normatif tersebut terlihat dengan sangat jelas pada persoalan kebebasan gender dan kebebasan beragama.

Ketiga, perselisihan dalam masalah hubungan Islam dan HAM tak terlepas dari hubungan konfliktual yang dimiliki Islam dan Barat. Sulit dipungkiri bahwa hubungan antara Islam dan Barat selama ini masih sering diwarnai sikap saling mencurigai dan memusuhi (Abdi, 2002). Madjid Tehranian dalam Islam and the West: Alienation, Provocation and Revivalism mengungkapkan bahwa hubungan Islam dan Barat “have never been a model of harmony” (Malik, 1997). Hubungan harmonis antara kedua hal tersebut nampaknya masih sulit terjadi, dikarenakan menurut pendapat Fahmi Huaidi, “the West sees no need for it and Muslims are not ready for it” (Anthony T. Sullivan, 1997).

Tiga Varian Pandangan terhadap HAM

Dengan dilatarbelakangi oleh tiga sebab pertentangan Islam terhadap HAM yang telah dikemukakan di atas, diskurus mengenai Islam dan HAM diwarnai dengan berbagai pandangan yang sangat kompleks bahkan berlawanan satu sama lain. Secara garis besar, terdapat tiga varian pandangan mengenai hubungan Islam dan HAM baik yang dikemukakan oleh para sarjana Barat maupun cendekiawan muslim, antara lain:

Pandangan Pertama: Islam Tidak Sesuai dengan Gagasan HAM Modern

Dalam pandangan ini, para sarjana Barat dan cendekiawan Muslim berdiri pada alasan fundamental yang berbeda. Para sarjana Barat memegang pandangan ini umumnya berangkat dari asas esensialisme dan relativisme kultural. Esensialisme merupakan paham yang menegaskan bahwa setiap gagasan atau konsep pada dasarnya bersumber dari suatu sistem nilai, tradisi, atau peradaban tertentu (Heiner Bielefeld, 2000). Sedangkan relativisme kultural merupakan paham yang menjelaskan bahwa suatu gagasan atau konsep yang berasal dari suatu sistem nilai tertentu tidak bisa diterapkan pada sistem nilai yang berbeda. Samuel P. Huntington beranggapan bahwa, sama halnya dengan demokrasi, liberalisme, dan sekulerisme politik, HAM hanya bisa dimiliki oleh Barat. Baginya, agar peradaban lain dapat menerima HAM, peradaban tersebut harus terbuka dan menerima esensi nilai-nilai Barat dan perlahan beralih kepada peradaban Barat (Heiner Bielefeld, 2000). Senada dengan Huntington, para penganut relativisme kultural seperti Polis dan Schwab pun dengan tegas menolak universalisme HAM, karena secara historis HAM terikat dan terbatas pada konsep-konsep kultural dan filosofis tradisi Oksidental (Abdi, 2002). Pandangan lainnya dikemukakan oleh para cendekiawan Muslim yang disebut sebagai kelompok Rejectionists yang mendasarkan pandangannya terhadap Syari’ah. Kelompok rejectionists ini berpandangan bahwa Syari’ah bersifat sakral dan satu-satunya nilai yang harus diterapkan, sehingga nilai-nilai lain selain Syari’ah harus ditolak termasuk HAM didalamnya. Penolakan kaum muslimin pun didasari pada penilaian yang negatif dan konfrontatif terhadap Barat. Dalam penilaian mereka, sejarah Barat sendiri banyak dinodai oleh praktik-praktik yang menodai HAM (Ihsan, 1999).

Pandangan Kedua: Islamisasi HAM

Pandangan ini tentu hanya dimiliki oleh kaum Muslim saja, khususnya mereka yang setuju terhadap nilai-nilai HAM yang diproduksi oleh Barat namun tetap berpegang teguh pada Syariah sebagai sistem nilai yang utama dalam landasan hidup. Dengan pandangan ini, mereka menerima konsep HAM modern, namun menolak paham sekulerisme yang ada di dalamnya dan menggantinya dengan Syariah. Menurut pendapat Bassan Tsibi, pandangan ini disebut sebagai “Islamisasi Deklarasi HAM PBB” (Ihsan, 1999). Hal yang senada dapat ditemukan pada Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam yang diumumkan pada 1990 bahwa segala unsur HAM dihargai tinggi, tapi seluruhnya harus tunduk pada Syari’ah (Pasal 24) dan satu-satunya acuan adalah Syari’ah Islam (Pasal 25). Dengan kata lain, deklarasi ini mengkonfigurasi HAM pada Syari’ah Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 22 bahwa hak-hak politik seperti kebebasan berpendapat dibatasi dengan berbagai ketentuan agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai Syari’ah.

Pandangan Ketiga: HAM sebagai Khazanah Kemanusiaan Universal

Berbeda dengan dua pandangan sebelumnya yang diwarnai dengan kontroversi dan perselisihan, pandangan ini menaruh pijakannya terhadap universalisme HAM sebagai konsensus lintas budaya. Oleh karena itu, sumber nilai akan universalisme HAM dapat ditemukan di berbagai sistem nilai, tradisi, dan agama, termasuk Islam di dalamnya. Ide utama yang dapat menyatukan HAM dengan berbagai budaya adalah martabat manusia (Human Dignity), karena pada dasarnya seluruh sistem nilai dan budaya di dunia menaruh penghormatan yang tinggi terhadap martabat manusia, sehingga HAM sebagai khazanah kemanusiaan universal mendapat justifikasi dari berbagai sistem nilai dan agama di dunia. Pandangan ini dijelaskan dengan baik oleh Heiner Bielfeldt, bahwa memang sulit menyangkal fakta adanya HAM yang muncul pertama kali di Eropa dan Amerika Utara (Barat), namun fakta historis tidak secara langsung merumuskan HAM terikat secara ekslusif dengan kebudayaan dan filsafat Barat dan hanya bisa diterapkan dalam masyarakat Barat. Terdapat dua alasan yang turut menopang pendapat Bielfeldt:

  1. Pertama, konsep HAM secara politis muncul dalam suasana revolusi dan sering kali mendapat perlawanan dari budaya barat tradisional yang sudah mapan, seperti Gereja. Fakta ini menyangkal asumsi bahwa HAM adalah produk “organik” kebudayaan dan sejarah Oksidental.
  2. Kedua, HAM tidak mengakar dan terbatas pada budaya Barat tertentu. Meskipun mempunyai asal-usul Barat, HAM secara historis berkaitan dengan pengalaman pluralisme radikal yang telah menjadi realitas sosial di seluruh dunia. Dengan pandangan ini, universalisme HAM bukanlah sebuah pemaksaan global terhadap serangkaian nilai-nilai Barat, namun merupakan pengakuan terhadap pluralisme dan perbedaan-perbedaan agama, budaya, serta keyakinan yang ada di dunia sejauh perbedaan tersebut mendorong potensi yang tak terhingga bagi peradaban manusia (Heiner Bielefeld, 2000).

Overlapping Consencus : HAM sebagai Konsensus Lintas Budaya

Dalam merespon dialektika dalam kajian HAM terkait universalisme versus relativisme budaya, seyogyanya tidaklah berpandangan seperti rejectionist, esensialis, maupun relativis, karena HAM sepatutnya tidak dihapami sebagai konsepsi khas Barat atau khas Islam. Secara historis telah terbukti bahwa HAM tidak pernah menjadi produk organik suatu kebudayaan, sehingga segala upaya esensialis kultural seperti “pembaratan” atau “pengislaman” HAM harus ditolak (Abdi, 2002). Namun bukan berarti aspek budaya menjadi tidak penting, persoalannya adalah bagaimana menciptakan harmoni antara HAM,  budaya, dan agama sehingga tidak terjebak pada kesesatan kulturalis.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan harmonisasi tersebut adalah dengan memahami HAM sebagai “konsensus tumpang-tindih” atau Overlapping Consencus. Overlapping Consencus pertama kali dikemukakan oleh John Rawls yang berarti konsensus normatif praktis tentang keadilan hukum dan politis dalam sebuah masyarakat demokratis yang plural.

Ketika berbagai doktrin agama tidak mungkin mendapat dukungan secara penuh dalam masyarakat plural, konsep keadilan normatif yang disuguhkan Rawls hanya sebagai tuntutan normatif yang terbatas, dimana Ia hanya memasuki lembaga-lembaga dasar masyarakat dan tidak mencakup berbagai klaim normatif dalam doktrin agama dan filsafat secara menyeluruh. Rawls menegaskan bahwa konsep keadilan politisnya ini tidak lebih dari sekadar kompromi antara semua keyakinan normatif yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, overlapping consencus merupakan tantangan kritis dan bukan merupakan sebuah konsep deskriptif semata, sebab yang dipertaruhkan bukanlah factual consencus namun normative concencus dalam arti orang yang menganut berbagai keyakinan memiliki kesepakatan atas konsep keadilan. Sehingga dari hal tersebut dapat terbentuk kerjasama, kebersamaan, kesetaraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat yang plural.

 Catatan Akhir

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, setidaknya diperoleh dua kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, penghormatan atas HAM adalah cita-cita luhur seluruh budaya, tradisi dan agama di dunia, termasuk Islam didalamnya. Sebuah fakta menarik dikemukakan oleh Jack Donelly, bahwa terdapat konsensus yang sangat luas pada norma-norma dasar HAM kontemporer, sehingga perselisihan yang terjadi ada pada perinciannya, bukan pada norma dasarnya. Karena itu, bagaimanapun compang-camping dan rentannya HAM dimanipulasi, penegakan terhadap nilai-nilai luhur dalam HAM harus tetap dikumandangkan. Meskipun banyak pihak yang tidak mendesakkan HAM, hak-hak yang terkandung dalam HAM merupakan hak-hak yang diperoleh sebagai penghargaan terhadap martabat manusia, sehingga penolakan atau pelanggaran terhadap HAM adalah bentuk pendegredasian atas apa yang membuat kita manusia. Kedua, paradigma yang tepat dalam merespon perselisihan antara Islam dan Barat adalah pendekatan dialogis, bukan konflik ataupun benturan. Sebab, konflik dan benturan hanya akan menyebabkan isolasi intelektual semata. Segala hal yang dibutuhkan oleh konstelasi peradaban dewasa ini adalah hermeutika baru dialog peradaban yang berbeda dengan pendekatan subjektif-individualistik yang telah berlansung selama berabad-abad. Tujuan ini hanya bisa dicapai apabila terciptanya dialektika kultural yang objektif.


kawanhukum.id merupakan platform digital berbasis website yang mewadahi ide Gen Y dan Z tentang hukum Indonesia. Ingin informasi lomba, webinar, call for papers atau acara kalian lainnya juga diterbitkan di sini? Klik tautan ini.

 



I am free not because I have choices, but I am free because I rely on God with quality assured

Tinggalkan Balasan