Absurditas Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI: Arwah Bisa Disidangkan?

Beberapa hari lalu publik digegerkan kembali dengan ditetapkannya 6 Laskar FPI sebagai tersangka. Sebagaimana telah diketahui bersama, peristiwa kejar-kejaran antara Laskar FPI yang berusaha melindungi rombongan Habib Rizieq dan rombongan aparat Kepolisian di Tol Jakarta-Cikampek KM 50 berujung tewasnya enam Laskar FPI. Menurut keterangan Kepolisian, sempat terjadi serangan kepada pihak Kepolisian dan memaksa untuk dilakukannya ‘tembak mati di tempat’ sebagai bentuk pembelaan diri.

Peristiwa yang terjadi di penutup tahun 2020 tersebut membawa dampak yang begitu besar. Apalagi terhadap kredibilitas dan profesionalitas aparat Kepolisian yang dianggap telah melakukan tindakan yang sangat berlebihan. Reaksi tersebut didukung dengan adanya Rekomendasi Komnas HAM yang menyatakan bahawa tindakan Kepolisian yang menewaskan 4 dari 6 Laskar FPI merupakan unlawfull killing.

Harapan publik menjadi kian besar karena salah satu isi rekomendasi tersebut ialah agar rentetan peristiwa ini dilanjutkan melalui mekanisme pengadilan pidana guna mendapatkan kebenaran materiil yang lebih lengkap demi menegakkan keadilan. Rasanya beribu sayang, harapan publik tersebut justru dijatuhkan dengan ditetapkannya ke enam Laskar FPI tersebut menjadi tersangka.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan enam orang Laskar FPI yang terlibat insiden baku tembak di Desember 2020 lalu sebagai tersangka. Dengan dugaan telah dilakukannya tindak kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP jo. Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan/atau Pasal 214 KUHP.

Banyak pertanyaan yang timbul, termasuk bagi saya pribadi saat membaca banyaknya berita mengenai penetapan tersangka ini. Apalagi setelah saya mengikuti kegiatan Webinar yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII (LKBH UII) yang mengangkat tema serupa. Timbulah suatu pertanyaan “memangnya seseorang yang telah meninggal dunia  bisa ditetapkan sebagai tersangka?”.

Absurdnya Logika Penyidik

Dalam mengamati peristiwa yang cukup aneh ini, sekaligus untuk menjawab pertanyaan banyak orang mengenai keabsahan penetapan tersangka bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dr. Mudzakkir memberikan suatu analisis yang sederhana namun kuat yaitu mengenai keberadaan subjek hukum orang di mata sistem hukum pidana di Indonesia. Sangatlah jelas bahwa subjek hukum orang secara esensial bergantung pada adanya kondisi ‘hidup’ yang melekat padanya.

Mau itu ‘hidup’ sebagai subjek dengan umur yang belum dapat dikatakan dewasa (anak) maupun yang telah dewasa. Intinya subjek orang mengharuskan keadaan hidup bersamanya. Jadi jelas bahwa orang yang telah meninggal dunia tentu tidak termasuk sebagai subjek hukum orang.

Hal sederhana namun kuat ini menurut saya pribadi menjadi suatu bentuk logika absurd penyidik yang bahkan luput akan hal fundamental dalam penetapan enam Laskar FPI yang sudah meninggal menjadi tersangka. Didasarkan pada pemahaman yang sama, maka jelas beban pertanggungjawaban pidana (semisal memang ditemukan indikasi pidana terhadap ke enam Laskar FPI) menjadi hilang berdasarkan hukum. Dan tentu kita tahu betul unsur kesalahan tidak bisa dibebankan ke keluarga maupun orang lain yang tidak terlibat aktif di dalam suatu tindak pidana. Sehingga bisa dikatakan penetapan status tersangka tersebut batal demi hukum.