Di dalam proses impor makanan di Indonesia terdapat 5 (lima) Izin utama yang perlu diperhatikan oleh seorang importir yaitu antara lain:

1. Pemeriksaan Sarana Bangunan (PSB)

Pemeriksaan sarana bangunan (selanjutnya ditulis aja “PSB” ya) merupakan langkah awal dalam impor makanan karena PSB ini digunakan sebagai salah satu syarat yang dibutukan untuk pendaftaran “izin edar makanan.” Jadi, PSB maksudnya ialah kita menyiapkan tempat produksi atau juga bisa gudang untuk penyimpanan makanan impor. Permohonan PSB di ajukan ke Balai Pemeriksaan Obat Makanan (selanjutnya gue tulis aja “Balai POM”). teman-teman sebelumnya perlu di ingat dulu ya  Balai POM sama Badan POM itu beda ya. Kalau Badan POM itu itu induk lembaganya sedangkan kalau Balai POM/Balai Besar POM itu anak-anaknya lembaga dari Badan POM. Balai POM itu ada banyak tersebar di masing-masing provinsi di Indonesia.

nantinya pemohon PSB dapat diajukan ke kantor Balai POM yang berwenang berdasarkan letak tempat produksi/gudang makanan. Berikut ini tahapan dalam permohonan PSB di kalau lokasi tempat produksi/gudang ada di  DKI Jakarta:

  • Permohonan ke Balai POM berdasarkan lokasi gudang/tempat produksi berada (jika lokasinya berada di Provinsi DKI Jakarta dapat dikirim via email bbpomjkt@pom.go.id atau diantar langsung ke BBPOM di Jakarta Jl As Syafiiyah No. 133 Cilangkap Jakarta timur).
  • kelengkapan permohonan kita akan dicek oleh pihak Balai POM, setelah dokumen dinyatakan lengkap maka 14 hari kemudian akan di infokan bahwa oleh akan ada Tim Penilai untuk pengecekan ke lokasi gudang yang direncanakan untuk penyimpanan makanan.
  • Pada hari  yang telah ditentukan itu, Tim Penilai akan mengecek ke gudang. Ada beberapa komponen yang dinilai dari mulai lokasi gudang, fasilitas gudang, sistem penyimpanan makanan akan dilakukan pengecekan.
  • Sebagai hasil akhir dari pengecekan oleh Tim Penilai makan akan berita acara yang berisi saran-saran dari tim penilai untuk perbaikan dari fasilitas di tempat produksi/gudang.
  • Pemohon diberikan waktu 3 bulan untuk perbaikan hasil kunjungan dari Tim Penilai.
  • Setelah pemohon memperbaiki dari saran-saran tersebut maka Balai POM akan memberikan surat rekomendasi hasil PSB.

Berikut adalah syarat-syarat di dalam permohonan PSB:

CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN SARANA DISTRIBUSI PANGAN

BBPOM di Jakarta : Jl. As’ Syafiiyah 133 Cilangkap Jakarta Timur 13870 – Telp: (021) 84304046 / 48 Fax: (021)84304047 / 49 – Email: bpom_jakarta@pom.go.id , sertifikasi.bbpomjkt@pom.go.id

Nama Sarana     : ………………………………………………………………….

Alamat              : ………………………………………………………………….

Tanggal            : ………………………………………………………………….

Keterangan        : Permohonan NIE Baru / Perpindahan Alamat/ Perpanjang NIE

No. Persyaratan Ada Tidak
1 Surat Permohonan
2 Surat Pernyataan Bersedia Diaudit
3 Denah bangunan Kantor dan Gudang
4 Angka Pengenal Importir Umum (API – U/NIB API-U) *
5 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP/ NIB SIUP) *
6 Keputusan Kemenkumham terkait Akte Perusahaan / Akte Perusahaan
7 Surat perjanjian sewa-menyewa kantor dan gudang/ sertifikat hak milik
8 Kontrak dengan pihak ketiga penanganan hama/ SOP Penanganan hama oleh perusahaan *
 

9

SOP: Penerimaan Produk, Penyimpanan, Pendistribusian, Higiene karyawan, Sanitasi/ pembersihan Ruangan/ Gudang, Penarikan Produk (Recall)
10 Foto Masing-Masing Produk yang akan diimpor dari semua sisi atau surat pernyataan dari produsen tentang klaim penyimpanan
 

11

Surat Pernyataan akan melapor ke BPOM dan Balai POM setempat apabila ada perubahan dan atau penambahan lokasi kantor dan atau Gudang serta tidak memiliki Gudang di lokasi lain
Catatan: * pilih salah satu

 

 

Nama/ No. CP:…………………………………………

Pihak Sarana,

 

 

 

(…………………..)

Petugas BBPOM,

 

 

 

(………………..)

2. Pendaftaran Izin Edar Makanan

Setelah mendapatkan rekomendasi hasil PSB makan selanjutnya ialah Pendaftaran Izin Edar. Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Izin Edar. Izin Edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan dan obat dari  kepala BPOM RI untuk dapat di edarkan di wilayah indonesia.

Pihak yang dapat mengajukan izin edar makanan olahan dari luar negeri adalah Importir atau Distributor yang mendapatkan penunjukan dari perusahaan di negara asal produk.

Importir atau Distributor yang dapat mengajukan izin edar atas makanan impor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  1. NPWP.
  2. Nomor Induk Berusaha (NIB).
  3. Izin Usaha.
  4. Angka Pengenal Impor (API).
  5. Hasil Audit dari Sarana Distribusi /Pemerikasaan sarana oleh Balai (PSB).
  6. LOA (Letter of Appointment) berupa surat perjanjian dari perusahaan di negara asal yang  penunjukkan disahkan oleh Notaris, Kamar Dagang setempat, Pemerintah setempat, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan dalam perjanjian harus mencantumkan klausul: Pemberian hak kepada perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran Izin Edar Pangan Olahan; penunjukan bersifat eksklusif atau non eksklusif; dan jangka waktu berlakunya penunjukan.
  7. Sertifikat GMP/HACCP/ ISO 22000/Sertifikat Audit dari Pemerintah Setempat untuk Pabrik Asal.
  8. Surat Pernyataan bersedia di diperiksa oleh BPOM.
  9. Jumlah tabung pemadang kebakaran.
  10. Jumlah palet/rak pemadam kebakaran.
  11. Rancangan label.
  12. Sertifikat merek.
  13. Analisi laboratorium/sertifikat analis.

Berikut merupakan Prosedur di dalam melakukan Pendaftaran Izin Edar Makanan:

  1. Pendaftaran dilakukan pada alamat http://e-reg.pom.go.id.
  2. Pembuatan akun.
  3. Input data perusahaan dan pabrik.
  4. Upload dokumen permohonan: salah satunya rekomendasi dari hasil pemeriksaan sarana bangunan (PSB).
  5. Tunggu penerbitan surat perintah bayar (SPB).
  6. Bayar sesuai SPB.
  7. Tunggu evaluasi dan verifikasi pertugas.
  8. Dapat izin nomor edar secara elektronik.
3. Surat Keterangan Impor (SKI)

Untuk produk-produk makanan, minuman, obat-obatan baik herbal maupun kimia jika produk tersebut merupakan barang impor, harus mendapatkan izin dari BPOM (Balai Pemeriksa Obat & Makanan) berupa SKI (Surat Keterangan Impor) sebagai salah satu syarat pengeluaran barang dari Bea Cukai.

Persyaratan Pengajuan SKI:

  1. Asli permohonan yang ditandatangani oleh direktur.
  2. Asli surat pernyataan penanggung jawab yang bermeterai cukup.
  3. Surat pernyataan tujuan penggunaan/tujuan pendistribusian.
  4. Faktur/invoice.
  5. Bukti pembayaran penerimaan negara (PNBP).
  6. Sertifikaat analisis.
  7. Persetujuan izin edar.
  8. Asli angka pengenal impor (API).
  9. Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  10. Asli surat kuasa dalam bentuk akta notaris jika perusahaan pemohon adalah pihak yang diberikan kuasa oleh pihak yang mengimpor.
  11. Daftar HS Code yang akan diimpor.
  12. Nama produk yang dalam faktur harus sama dengan nama produk pada izin edar.
  13. Serfikasi surat keterangan lainnya yang dipersyarakan oleh undang-undang.

Tata Cara Pendaftaran Surat Keterangan Impor

  1. Pendaftaran dilakukan di alamat https://e-bpom.pom.go.id/.
  2. Pembuatan akun.
  3. Input data perusahaan dan pabrik.
  4. Upload dokumen permohonan.
  5. Tunggu penerbitan surat perintah bayar (SPB).
  6. Bayar sesuai SPB.
  7. Tunggu evaluasi dan verifikasi pertugas.
  8. Dapat surat keterangan impor diarahkan ke Portal INSW Bea Cukai.
4. Sertikasi Halal

Di dalam mengedarkan makanan di Indonesia sertifikasi halal merupakan salah satu komponen utama yang mesti diperhatikan karena Indonesia sebagian besar penduduknya adalah muslim tentunya didalam memilih produk yang akan dikonsumsi perlu melihat label halalnya

Persyaratan Pengajuan sertifikasi halal:

  1. Permohonan sertifikasi halal.
  2. Nomor induk berusaha (NIB).
  3. Daftar produk dan bahan Baku digunakan.
  4. Proses pengolahan produk.
  5. Sistem jaminan produk halal.

Tata cara sertifikasi halal:

  1. Pengajuan Permohonan dilengkapi dengan dokumen persyaratan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
  2. Pemeriksaaan kelengkapan dokumen.
  3. Memilih lembaga pemeriksa halal (LPH).
  4. Penetapan dari BPJPH dan memberikan perintah kerja kepada LPH untuk melakukan pemeriksaan
  5. LPH wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada BPJPH untuk di lakukan verifikasi.
  6. MUI menyelengggarakan sidang fatwa atas hasil verifikasi dari BPJPH dan menerbitkan keputusan penetapan halal produk.
  7. Penertapan dan pemberian sertfikasi halal oleh BPJPH.
5. Pendaftaran Merek

sebagai identitas pengenal dari sebuah produk maka merek merupakan hal yang sangat penting dalam penjualan, untuk tata cara pendaftaran merek sobat dapat membaca lengkapnya pada artike berikut ini LINK 

Demikian untuk artikel terkait dengan ketentuan impor makanan di Indonesia, sampai jumpa di tulisan berikutnya.

Dokumen sumber:

  1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  2. Peraturan Pemerintah nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
  3. Peraturan Kepala BPOM RI No. 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan
  4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
  6. Permenprin No 75 tahun 2010 tentang Pedoman Cara -Produksi Pangan Olahan yang Baik Good Manufacturing Practices

 

Image Source:

https://ds393qgzrxwzn.cloudfront.net/resize/m600x500/cat1/img/images/0/xcU0hl1ykN.jpg

Share.

Ryansyah Obis adalah seorang mahasiswa hukum yang suka menulis tentang artikel hukum di Indonesia. Menyumbangkan sidikit riset atas beberapa produk hukum atau perundang-undangan yang berserakan disusun menjadi sebuah artikel yang mudah dipahami oleh orang yang bukan berlatar belakang hukum.

Leave A Reply